DPR Restui Anggaran Awal Kementerian PU Rp98,47 Triliun, Infrastruktur Berbasis Masyarakat Diperkuat
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama kementerian dan lembaga mitra kerja di Jakarta, Rabu (17/6/2026), sekaligus membuka peluang penambahan anggaran guna mendukung program prioritas nasional dan pembangunan berbasis masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, besaran pagu tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027. Meski kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, DPR menyetujui alokasi awal sebesar Rp98,47 triliun.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa anggaran yang dikelola kementeriannya harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut proyek fisik, tetapi juga memastikan layanan dasar dan konektivitas dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody.
Dari total pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah keagamaan, serta penanganan prasarana umum di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, pembangunan jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan. Sementara bidang Sumber Daya Air mendapatkan Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Baca Artikel Lainnya
Kementerian PU Siapkan Rp21 Miliar untuk Pemugaran Pura Mangkunegaran Surakarta
Kementerian PU Siapkan Rp1,65 Triliun untuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat di 4.127 Lokasi
Jaga Kelancaran Logistik Pantura, Kementerian PU Kebut Perbaikan Ruas Juwana-Pati
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya menerima alokasi Rp11,07 triliun yang difokuskan pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan layanan dasar di wilayah terdampak bencana. Sementara unit pendukung seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur memperoleh total Rp1,19 triliun.
Selain proyek skala besar, Kementerian PU juga mengalokasikan Rp1,65 triliun untuk pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah. Program tersebut terdiri atas 2.000 lokasi P3TGAI dengan anggaran Rp450 miliar serta 2.127 lokasi kegiatan Cipta Karya senilai Rp1,2 triliun.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” kata Dody.
Menurut Kementerian PU, program berbasis masyarakat seperti P3TGAI, PAMSIMAS, SANIMAS, TPS3R, PISEW hingga Pengembangan Kawasan Ekonomi menjadi investasi strategis karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses air minum dan sanitasi, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memperkuat aktivitas ekonomi di daerah. Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di wilayah terpencil, termasuk bagi pelajar dan petani.
Dody menegaskan pihaknya akan menjaga pengelolaan anggaran secara efektif dan akuntabel agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur berskala besar dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga ke desa-desa dan kawasan terpencil.