Luncurkan White Paper 2025, IGS Perkuat Ekosistem Gas Nasional, dari Sisi Pasokan, Permintaan, Infrastruktur hingga Kebijakan Harga

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 18 September 2025 - 11:39 WIB

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Indonesian Gas Society (IGS) pada Rabu (17/09/2025) melakukan peluncuran IGS White Paper 2025: “Bridging the Next Gas Wave: What will it take to unlock Indonesia’s Gas Potential? 2nd Indonesian Gas Society White Paper” agenda ini menyajikan peta jalan berbasis data untuk memperkuat ekosistem gas nasional—dari sisi pasokan, permintaan, infrastruktur, hingga kebijakan harga—agar selaras dengan target transisi energi rendah karbon.

“Gas akan tetap menjadi pilar penting yang berjalan berdampingan dengan energi terbarukan. Melalui forum dan White Paper 2025, IGS menekankan eksekusi: efisiensi hulu–hilir, penguatan jaringan pipa & LNG, kepastian regulasi dan harga domestik, serta akselerasi teknologi rendah karbon,” ujar Daniel S. Purba, Advisor IGS sekaligus Host acara di Ballroom, Pullman Hotel Thamrin  Jakarta, Rabu Malam. 

Temuan & Pesan Kunci White Paper 2025

●       Permintaan naik konsisten; pusat gravitasi tetap di Jawa–Sumatra. Rystad memproyeksikan konsumsi domestik naik dari 3.630 mmscfd (2025) menjadi 4.830 mmscfd (2035), ditopang sektor industri & listrik; setelah 2045 stabil di ~5.700 mmscfd. Jawa–Sumatra tetap menyumbang ~70% permintaan nasional.

●       Keseimbangan pasokan–permintaan ketat; proyek besar jadi penopang. Penurunan alamiah lapangan akan diimbangi proyek IDD, Abadi LNG, dan Andaman, yang diperkirakan mengerek produksi dari 4.970 mmscfd (2027) > 7.500 mmscfd (2032) dan menyumbang >50% output nasional hingga 2050.

●       Kapasitas regasifikasi berpotensi kurang mulai pertengahan 2030-an. Kebutuhan LNG diproyeksikan melampaui kapasitas regasifikasi nasional paling cepat 2035; di Jawa Barat terminal bisa beroperasi mendekati 100% utilisasi, sementara Teluk Lamong (Jatim)—yang dijadwalkan selesai 2025—kemungkinan belum cukup menampung kenaikan permintaan.

●       Konteks kebijakan & harga: Regulasi harga gas untuk sektor kelistrikan & industri berlaku sejak 2020 yang berakhir pada tahun 2024, tetapi sudah diperpanjang pada tahun 2025 dan akan berlaku hingga 2029; namun pembeli tetap berisiko jika harga LNG internasional naik tanpa kepastian lanjutan jangka panjang. Pemerintah juga mengalihkan 7 kargo LNG (April–Mei 2025) ke pasar domestik untuk jaga ketahanan energi. Selain itu, RUU (Juli 2024) mendorong DMO gas 60% dari produksi hulu untuk pasar domestik.

●       Infrastruktur prioritas & konektivitas wilayah: Proyek pipa Dumai–Sei Mangkei (DUSEM) dijadwalkan konstruksi 2025 dan target operasi 2027 guna menyalurkan gas Andaman ke Sumatra; namun koridor Belawan perlu diwaspadai potensi bottleneck.

●       Solusi taktis: Optimalisasi rantai pasok melalui agregasi komoditas, integrasi pipa–terminal regasifikasi–kapal LNG, serta mekanisme pasar bertahap; pengembangan biomethane, CCS/CCUS & pengangkutan COâ‚‚, hydrogen refueling, dan blue ammonia mendukung dekarbonisasi.

Prioritas Regulasi Jangka Pendek

Sebagaimana direkomendasikan dalam model distribusi LNG, model pengadaan LNG, dan model akses infrastruktur pada White Paper, langkah regulatif berikut diperlukan untuk mengatasi tantangan jangka pendek dan menyelaraskan tujuan Pemerintah terkait kemandirian serta ketahanan energi:

1.      Percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema PPP yang lebih kuat — menciptakan term yang bankable untuk pipa, penyimpanan, terminal regasifikasi, dan infrastruktur small-scale LNG (ssLNG) untuk distribusi.

2.      Penyelarasan tujuan dan insentif pengadaan LNG — mendorong kolaborasi/perencanaan yang lebih terpadu antar importir/pembeli LNG utama guna meningkatkan visibilitas volume, efisiensi kontrak, dan daya saing harga.

3.      Penyederhanaan perizinan dan proses pengembangan infrastruktur & distribusi — menetapkan tenggat waktu yang jelas dan single-window licensing untuk memangkas waktu pengembangan tanpa mengurangi standar K3L.

Adapun narasumber dalam talkshow di acara peluncuran ini adalah Achmad Widjaja — Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi & Industri ALB, Kadin Indonesia, Daniel S. Purba, Advisor IGS, Aris Mulya Azof, Chairman of IGS.

IGS adalah wadah kolaborasi para pemangku kepentingan sektor gas di Indonesia yang mendorong dialog berbasis data, berbagi pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target penurunan emisi melalui pemanfaatan gas yang efisien dan berkelanjutan.