INDUSTRY.co.id - Jakarta, Logistik adalah nadi dari perekonomian nasional. Ia tidak hanya menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa, tetapi juga menghubungkan antarwilayah, menggerakkan sektor industri, serta menopang perdagangan domestik dan global. Namun, di Indonesia, nadi ini masih tersumbat oleh kerumitan birokrasi, tumpang tindih kebijakan, serta fragmentasi sistem antarlembaga yang belum kunjung teratasi.

Pengamat bisnis sekaligus praktisi logistik, Fauzan Fadel, B.Eng (Hons), MBA, menyoroti persoalan mendasar dalam sistem logistik nasional yang hingga kini belum kunjung terintegrasi secara efektif, meskipun Indonesia telah memiliki cetak biru seperti Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan National Logistic Ecosystem (NLE). Menurutnya, realisasi di lapangan masih kerap terganjal oleh ego sektoral serta minimnya koordinasi lintas lembaga.

"Contoh konkret dapat dilihat pada pengelolaan pelabuhan di mana Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan regulasi, sementara operasionalnya dijalankan oleh Pelindo. Sementara itu, proses perizinan ekspor-impor masih harus melalui berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM, dan Bea Cukai—semuanya dengan sistem dan aturan yang tidak saling terintegrasi," jelas Fauzan dalam keterangannya beberapa waktu lalu di Jakarta, 31/7/2025.

Akibatnya, kondisi ini berdampak langsung pada tingginya biaya logistik nasional Yang mencapai sebesar 23 % dari Produk Domestik Bruto (PDB)—jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berkisar antara 12–15%. Akibatnya, harga barang di Indonesia menjadi lebih mahal, menurunkan daya saing industri, dan membuat investor ragu untuk menanamkan modal.

Solusi yang dapat ditempuh mencakup:

1. Audit dan harmonisasi regulasi logistik secara nasional.

2. Penguatan peran koordinatif Kemenko Perekonomian dalam mengarahkan dan mengawasi kebijakan lintas sektor.

3. Pembangunan satu platform digital logistik nasional (single window) agar seluruh proses logistik lebih cepat dan efisien.

4. Penyusunan roadmap logistik nasional yang inklusif, berbasis data, dan melibatkan pemerintah pusat serta daerah.

Logistik bukan hanya soal teknis pengiriman barang, tapi soal bagaimana negara ini membangun daya saing dan efisiensi ekonomi. Dengan menyatukan langkah dan visi antar lembaga, Indonesia bisa menjadikan sektor logistik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan logistik yang kompleks—mulai dari tingginya biaya logistik, ketimpangan infrastruktur antar wilayah, fragmentasi sistem antar moda, hingga kurangnya integrasi data dan digitalisasi. Hingga 2025, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,3% dari PDB, jauh di atas negara-negara maju.

Sebagai profesional dengan latar belakang teknik dan manajemen, Fauzan menawarkan serangkaian strategi sistematis yang bertujuan membangun ekosistem logistik nasional yang terhubung, efisien, berkelanjutan, dan adil secara ekonomi. Berikut enam pilar utama reformasi logistik yang diusulkannya:

1. Membangun Platform Logistik Nasional Berbasis 4PL

Diperlukan pendekatan platform logistik nasional berbasis 4PL yang mampu mengintegrasikan sistem transportasi, gudang, pergudangan digital, dan pelaku logistik lokal. Platform ini harus bersifat terbuka (open API) agar dapat diakses oleh startup logistik, UKM, hingga e-commerce daerah. Dengan big data dan kecerdasan buatan, sistem ini dapat memberikan real-time tracking, demand forecasting, dan efisiensi routing.

2. Efisiensi Biaya Logistik melalui Sinergi Antarmoda

Biaya logistik tinggi disebabkan dominasi moda darat (truk), kemacetan, dan ongkos BBM. Untuk menurunkannya:

- Perluasan moda kereta barang (rail freight) dan tol laut

- Insentif perpindahan moda dari darat ke laut/rel

- Pengembangan pelabuhan kecil, dry port, dan hub regional di luar Jawa

3. Infrastruktur Digital dan Integrasi Sistem Nasional

Indonesia memerlukan satu sistem terintegrasi: dashboard logistik nasional. Sistem ini menggabungkan WMS, TMS, pelabuhan, bea cukai, hingga pengiriman e-commerce. Dengan pendekatan single-window logistics, waktu tunggu, biaya tersembunyi, dan duplikasi proses bisa dihapuskan.

4. Last-Mile Delivery untuk UMKM dan Daerah 3T

Last-mile delivery menyumbang hampir 50% biaya logistik. Untuk efisiensi, perlu pendekatan:

- Locker dan pickup point terdesentralisasi

- Smart-routing kurir dengan AI

- Penguatan peran mitra lokal dan pengemudi independen

- Pemanfaatan drone dan kendaraan listrik untuk daerah terpencil

5. Reformasi Regulasi dan Holding Logistik Nasional

Regulasi logistik nasional masih tersebar di banyak kementerian. Dibutuhkan Badan Otoritas Logistik Nasional untuk:

- Menyusun roadmap logistik 2030

- Menyatukan BUMN logistik dalam holding sinergis

- Memberi insentif fiskal untuk digitalisasi dan moda hijau

6. SDM dan Pendidikan Logistik Digital

Transformasi logistik membutuhkan SDM baru yang memahami teknologi dan supply chain global. Solusinya:

- Akademi Logistik Nasional berbasis digital

- Sertifikasi kurir, pengelola gudang, operator ekspor-impor

- Kurikulum vokasi berbasis AI dan e-commerce logistics

Indonesia membutuhkan keberanian untuk menyatukan kekuatan aset logistik nasional dalam satu ekosistem modern. "Dengan visi platform nasional berbasis digital dan kolaborasi antarmoda, kita dapat menurunkan biaya logistik, memperkuat UMKM, dan membuka akses ekonomi yang lebih adil. Reformasi logistik bukan sekadar efisiensi, tetapi bentuk nyata pembangunan berkeadilan, " Pungkasnya.