Kerja Keras Kementerian UMKM Buahkan Hasil Manis, Legalitas Usaha UMKM Naik Signifikan

Oleh : Ridwan | Jumat, 18 Juli 2025 - 15:05 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus mendorong dan memfasilitasi kemudahan berusaha dan legalitas bagi pengusaha UMKM di Tanah Air.  

Tercatat, hingga semester I-2025 terjadi lonjakan capaian perizinan UMKM yang terdiri dari nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, SNI bina UMK, nomor izin edar, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), tempat pengelolaan pangan, penerbitan PT Perseorangan, dan KUR.

“Ini adalah hasil kerja nyata kolaborasi dan sinergi antar lintas kementerian dan lembaga, bagaimana menyampingkan ego sektoral masing-masing,” kata Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Jakarta, Jumat (18/7).

Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, penerbitan PT Perseorangan pada semester I-2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.

Sementara untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I-2025 mencapai 7.692 merek dagang. Secara total jika diakumulasikan dari tahun 1980 telah terbit sebanyak 154.371 merek dagang UMKM.

Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang terdaftar pada semester I-2025 sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label higiene sanitasi pangan. Sedangkan untuk Sertifikat PIRT mencapai 104.860 hingga semester I-2025. Secara akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki sertifikasi tersebut.

Adapun, penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pada semester I-2025 mencapai 24.837, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.

Sementara itu, penerbitan sertifikat SNI Bina-UMK pada triwulan II-2025 diberikan kepada 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I-2025, dengan jumlah produk penerima tanda SNI Bina UMK sampai triwulan II-2025 sebanyak 229.930 produk.

Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK.

Adapun untuk sertifikasi halal yang telah diterbitkan pada triwulan II-2025 mencapai 654.518 sertifikat. Dengan capaian triwulan II ini, maka totalakumulasi penerbitan sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk.

Dari total akumulasi tersebut, berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak 97,2 persen dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8 persen melalui skema regular.

Menurut skala usaha, mayoritas sertifikasi halal yang diterbitkan pada triwulan II-2025 mayoritas diterbitkan bagi pengusaha usaha mikro, yakni 607.326 sertifikasi halal atau 92,79 persen dari total. 

Usaha kecil tercatat sebanyak 24.013 sertifikasi halal atau 3,67 persen, usaha menengah 11.125 sertifikasi halal atau 1,70 persen dan usaha besar 12.054 sertifikasi halal atau 1,84 persen.

“Dengan angka grafik kenaikan ini, terbukti bahwa kolaborasi menjadi sangat penting. Upaya ini juga akan kita tingkatkan dalam rangka pelayanan yang maksimal untuk UMKM dan tentunya pencapaian ini akan memotivasi kita semua untuk kerja lebih giat,” terang Maman.

Dikesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno mengatakan, berdasarkan catatan BKM melalui sistem perizinan berusaha (OSS), telah diterbitkan sebanyak 1.445.205 NIB pada triwulan II-2025. 

Menurutnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 95,4 persen dibandingkan triwulan I-2025 sebanyak 739.843 NIB.

“Capaian triwulan II-2025 setara dengan 83,72 persen dari total target penerbitan NIB tahun 2025 yaitu 2,5 juta NIB,” jelas Riyatno.

“Dengan capaian triwulan II-2025, maka total akumulasi penerbitan NIB dari tahun 2021 sampai sekarang mencapai 12,98 juta atau sekitar 83,72 persen dari target RPJMN 2025-2029,” tutupnya.