INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada 2 Juli 2025, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait Isu Kaselamatan Wisatawan di Destinasi Wisata untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman berwisata di Indonesia sebagai komitmen yang tidak bisa ditawar.

"Saya memimpin secara langsung rapat keselamatan wisatawan di destinasi pariwisata lintas kementerian dan lembaga," ujar Menpar Widiyanti seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari akun Instagram resmi miliknya @widi.wardhana, Sabtu (5/7/2025).

Hadir dalam rapat yang terselenggara secara hybrid ini, perwakilan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Para Pejabat Eselon I dan II.

"Saya berharap rapat ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang actionable yang mengedepankan "collaborative governance" untuk menjaga standar keselamatan yang lebih baik, sistem peringatan dini, dan protokol tanggap darurat terintegrasi. Dengan kerja sama, kita dapat membangun sistem manajemen risiko yang kuat, memastikan setiap wisatawan merasa aman dan dihargai," sambung Menpar.

Lebih lanjut Menpar Widiyanti menjelaskan, dalam menjaga keselamatan wisatawan, berbagai Kementerian/Lembaga memiliki peran masing-masing:

1. Kementerian Kehutanan

- Aktivitas pendakian gunung dan konservasi.

2. Kementerian Pekerjaan Umum

- Infrastruktur akses dan fasilitas publik di destinasi.

3. Kementerian Dalam Negeri

- Pengarahan, koordinasi dan pengawasan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kaselamatan wisata.

4. Kementerian Perhubungan

- Keselamatan transportasi wisata.

5. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Pengawasan aspek keselamatan wisata bahari.

6. BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)

- Pencarian dan pertolongan.

7. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

- Penanganan bencana alam.

8. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) 

- Informasi cuaca dan peringatan dini bencana.

Serta banyak pihak lainnya yang bahu-membahu untuk memastikan keselamatan wisatawan.

Pembahasan rapat koordinasi ini melingkupi beberapa hal, di antaranya:

• Mometakan isu keselamatan prioritas berdasarkan jenis destinasi.

• Menyusun rencana akai terpadu termasuk mitigasi risiko, sistem peringatan dini, respons darurat.

• Menyelaraskan kebijakan, regulasi, standar antar K/L secara operasional.

• Memperkuat pengawasan berkelanjutan dari wahana hiburan, hingga ekowisata dan wisata petualangan.

Di samping itu, Menteri Pariwisata merinci sejumlah isu keselamatan untuk bisa didalami bersama:

- Keselamatan transportasi,

- Perhatian dan pengawasan teknis dalam pengelolaan daya tarik wisata,

- Keselamatan dalam pengelolaan daya tarik wisata,

- Pengaturan tingkat kapasitas pengunjung.

- Keselamatan wisatawan terutama di destinasi yang ekstrem,

- dan isu lainnya.

Rapat koordinasi dilanjutkan dengan peperan dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang menyampaikan peran, tantangan, dan rencana dalam mendukung keselamatan wisatawan,

Salah satu pemapar adalah Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas yang menyoroti perlunya peta jalan lintas sektor: "Safe Tourism Roadmap 2025-2030" yang membutuhkan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif berbagai pihak.

Adapun Kolaborasi berbagai pihak telah menghasilkan 43 jenis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kepariwisataan, dengan rincian:

• 14 SKKNI

kategori Keselamatan Tinggi.

• 7 SKKNI

kategori Keselamatan Menengah.

• 22 SKKNI

kategori Keselamatan Rendah.

"Kementerian Pariwisata mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjadikan keselamatan sebagai komitmen bersama yang tidak bisa ditawar dalam menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," tutup Menpar.