Antara Nasionalisme Ekonomi dan Kepercayaan Investor
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dalam beberapa minggu terakhir, pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan cukup besar. Rumor mengenai pembentukan badan ekspor komoditas strategis, ketidakpastian arah kebijakan, pelemahan rupiah, serta kekhawatiran kenaikan suku bunga telah memicu kepanikan pasar dan keluarnya dana asing dari pasar modal.
Sebagian pihak mungkin melihat ini sekadar gejolak jangka pendek. Namun sesungguhnya, ini mencerminkan dilema yang jauh lebih mendasar yang dihadapi Indonesia sejak awal kemerdekaan:
Bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi nasional tanpa kehilangan kepercayaan investor?
Indonesia bukan negara kecil tanpa sumber daya. Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam luar biasa, populasi besar, dan posisi geopolitik strategis. Karena itu, wajar bila pemerintah ingin:meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, memperkuat kontrol terhadap sumber daya strategis, menciptakan industrialisasi nasional,, memastikan manfaat ekonomi dirasakan rakyat Indonesia.
Namun di sisi lain, pembangunan ekonomi modern juga membutuhkan investasi jangka panjang, transfer teknologi, pembukaan lapangan kerja serta integrasi dengan rantai pasok global.
Dan untuk itu, investor membutuhkan tiga hal utama yakni kepastian hukum, konsistensi kebijakan dan stabilitas institusi.
Masalah muncul ketika komunikasi kebijakan tidak jelas atau berubah terlalu cepat. Dalam dunia global saat ini, pasar bukan hanya bereaksi terhadap kebijakan resmi, tetapi juga terhadap persepsi dan ketidakpastian.
Ketika investor tidak memahami arah kebijakan negara, mereka cenderung mengambil posisi defensif; menunda ekspansi, menahan investasi atau memindahkan modal ke negara lain yang dianggap lebih predictable.
Padahal Indonesia justru sedang membutuhkan investasi besar untuk industrialisasi lanjutan, pengembangan energi, hilirisasi mineral, transformasi digital dan penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
Karena itu, Indonesia memerlukan keseimbangan. Bukan nasionalisme ekonomi yang ekstrem, tetapi juga bukan liberalisme tanpa arah.
Indonesia memerlukan model pembangunan yang mampu menggabungkan kepentingan nasional, kepastian usaha, keadilan sosial dan keterbukaan terhadap kerja sama global.
Dalam konteks inilah, platform seperti PT Jababeka Tbk (KIJA) menjadi semakin relevan.
Selama lebih dari tiga dekade, Jababeka belajar bahwa investor sebenarnya tidak hanya mencari insentif pajak atau harga tanah murah. Yang mereka cari adalah:ekosistem yang stabil, hubungan yang baik dengan pemerintah, kepastian operasional, infrastruktur, tenaga kerja, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara pragmatis.
Karena itu, kawasan industri modern sesungguhnya bukan hanya tempat pabrik berdiri. Ia adalah “platform kepercayaan” antara pemerintah, investor, masyarakat, tenaga kerja dan pembangunan nasional.
Indonesia membutuhkan lebih banyak trusted platform seperti ini — tempat di mana dialog dapat terjadi secara rasional dan solusi dapat dibangun secara bersama.
Sebagai negara demokrasi besar dengan keberagaman luar biasa, Indonesia tidak mungkin dibangun hanya dengan pendekatan birokrasi semata atau hanya mengandalkan mekanisme pasar murni. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi.
Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi akibat rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian global, Indonesia justru memiliki peluang besar untuk menjadi pusat manufaktur baru, mediator ekonomi regional dan jembatan antara Timur dan Barat.
Namun peluang itu hanya dapat diwujudkan bila Indonesia mampu membangun satu hal yang paling mahal dalam ekonomi modern: TRUST.
Dan trust tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui konsistensi, dialog, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepastian usaha. Itulah tantangan besar Indonesia ke depan.
Oleh: Dr. (HC) Setyono Djuandi Darmono