Kunjungi Jababeka (KIJA), Komisi VII DPR RI Pelajari Kisah Sukses Pengembangan Kawasan Industri

Oleh : Hariyanto | Rabu, 03 September 2025 - 07:51 WIB

INDUSTRY.co.id - Cikarang - Panitia Kerja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI mengunjungi kawasan industri Jababeka (KIJA), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/8/2025). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari kisah sukses pengembang swasta Jababeka dengan melihat dari dekat aktivitas serta mobilisasi pusat manufaktur di koridor timur Jakarta tersebut sebagai salah satu upaya memajukan kawasan industri Tanah Air.

"Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk melihat success story Jababeka sebagai pengembang kawasan industri swasta pertama di Indonesia Yang telah berhasil membangun selama 35 tahun," kata Ketua Panitia Kerja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII DPR ingin mendengar langsung serta berbagi pengalaman dengan pengembang industri termasuk menjaring masukan-masukan dari sejumlah tenan yang ada pada kawasan tersebut sebagai upaya meningkatkan daya saing di tengah ketat kompetisi pasar global.

"Sharing ini untuk meningkatkan daya saing agar kawasan industri di kita menjadi lebih kompetitif lagi dibandingkan negara lain sehingga investasi bisa lebih banyak masuk, termasuk untuk menyiapkan lapangan kerja," kata Evita.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan penataan regulasi berkaitan industri melalui rancangan undang-undang (RUU) kawasan industri diperlukan guna menunjang peningkatan kontribusi sektor swasta kepada negara.

"Nah salah satunya adalah dengan memperbaiki sisi regulasi, perlu RUU Kawasan Industri, makanya kami datang ke sini untuk melihat langsung sektor riil di salah satu pusat manufaktur kita," katanya.

Dirinya kemudian membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Thailand yang sukses memasarkan komoditas beras ke pasar global secara luas serta Vietnam dengan produk kopi unggulan mereka.

"Kalau dilihat sebenarnya, bagaimana Thailand dengan berasnya, kemudian Vietnam dengan kopinya, padahal enakan kita punya. Tapi mereka mampu mem-branding kemudian packaging sedemikian baik, sehingga bisa melakukan pemasaran di pasar global. Inilah yang menjadi catatan Komisi VII, bagaimana mencari solusi melalui regulasi baru," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur Didik Purbadi mengungkapkan bahwa membangun sebuah kawasan industri baru saat ini tidak mudah, berbeda saat era tahun 1990-an di mana pertumbuhan industri mencapai 9,5 persen namun sekarang hanya berkisar 4-5 persen saja.

Menurut dia pemerintah perlu memperbaiki regulasi dengan menyusun RUU Kawasan Industri yang mampu menciptakan iklim investasi semakin kondusif sekaligus meningkatkan pertumbuhan industri secara signifikan.

Sebagai kawasan industri pertama di Indonesia yang dibiayai badan usaha swasta, kata dia, Jababeka terus tumbuh dan berkembang menjadi wilayah terintegrasi dengan tingkat konektivitas yang mencakup seluruh kebutuhan dunia industri.

"Kami punya pelabuhan di darat, Cikarang Dry Port, termasuk power plant, meski saat ini agak susah untuk membangun kembali di kawasan terpadu lain seperti Kendal dan lainnya. Tidak semua kawasan memiliki ini (dry port). Jadi lebih efisien, lebih hemat dan lebih cepat secara waktu," katanya.

"Kemudian terintegrasi secara lengkap dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, golf, hotel, perumahan untuk pekerja, untuk ekspatriat, pusat perbelanjaan, koneksi transportasi publik. Sehingga kawasan yang awalnya tumbuh dari kawasan industri ini kini berubah menjadi kawasan perkotaan, tempat orang beraktivitas memenuhi segala aspek kehidupan mereka," pungkas Didik.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Utama PT. Jababeka Tbk., Didik Purbadi, Direktur Utama PT. Cikarang Inland Port, Benny Woenardi, Direktur Utama PT. URC Indonesia, Taufiqurrahman Basthami, perwakilan dari Kementerian Perindustrian yaitu Putu Juli Ardika selaku Plt. Dirjen Industri Agro dan Direktur Perwilayahan Industri kemenperin, Winardi, hingga Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo serta Evita Nursanty selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI. 

Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir antara lain yaitu Banyu Biru Djarot - Anggota/F-PDIP, Bane Raja Manalu - Anggota/F-PDIP, H. Ilham Permana, S.E., M.M. - Anggota/F-P.Golkar, Rycko Menoza, M.B.A. - Anggota/F-P.Golkar, Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A. - Anggota/F-P.Gerindra, Yoyok Riyo Sudibyo - Anggota/F-P.Nasdem, Arjuna Sakir, S.E., M.M. - Anggota/F-P.Nasdem, Kaisar Abu Hanifah - Anggota/F-PKB, Athari Ghauti Ardi, S.H. - Anggota/F-PAN, Iman Adinugraha, S.E., Akt., CA. - Anggota/F-P.Demokrat, H.Hendry Munief, M.B.A. - Anggota/F-PKS, Dewi Resmini - SETKOM, Aga Sukma Dewantara - SETKOM, Ibrahim - SETKOM, Syafrian Adiananda - TA Komisi, Harry Akhmadi Nasution - TA Komisi, Zulfikar Mubien - Metaksos, serta Arief Nakka - TVR Parlemen.