INDUSTRY.co.id - Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) buka suara terkait memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang menjadi sorotan dunia. 

Ketua HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menyebut bahwa jika konflik ini terus berlanjut dan berlangsung dalam jangka waktu lama, Indonesia berpotensi mengalami dampak gangguan ekonomi yang signifikan, mulai dari terganggunya rantai pasok global, lonjakan harga energi, hingga menurunnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modaldi Tanah Air.

“Sektor industri manufaktur dan kawasan industri di Indonesia juga akan sangat mungkin terdampak, terutama pada biaya logistik dan bahan baku yang selama ini bergantung pada jalur distribusi internasional,” kata Akhmad Ma’ruf Maulana di Jakarta (25/6).

Selain itu, lanjutnya, ketidakppastian global juga bisa membuat investor menahan (wait and see) untuk melakukan ekspansi maupun penanaman modal baru di negara berkembang, termasuk Indonesia. 

“Dalam konteks ini, ketahanan energi nasional ikut diuji, mengingat besarnya ketergantungan industri terhadap pasokan gas, dimana harga gas yang kompetitif menjadi salah satu kunci menjaga daya saing kawasan industri di tengah tekanan global,” terangnya.

Menurutnya, situasi geopolitik tidak bisa mendorong harga energi global melonjak, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif.

Ketum HKI berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi terbaik dalam penyediaan pasokan gas dan penetapan harga yang lebih kompetitif. Menurutnya, sangat penting untuk menjaga daya saing kawasan industri nasional di tengah situasi ketidakpastian global yang sangat dinamis saat ini.

Dirinya juga mendukung langkah pemerintah dalam menjalin kerja sama internasional, termasuk MoU pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone/SEZ) dengan pemerintah Singapura yang baru saja ditandatangani.

“Namun demikian, MoU saja tidak cukup, perlu ada tindak lanjut nyata dan terstruktur, sebagaimana kerja sama Johor Bahru – Singapura yang terbukti sukses menjadi model sinergi lintas batas negara dalam mendorogn pertumbuhan kawasan industri,” ungkap Akhmad Ma’ruf Maulana.

Lebih lanjut, Ma’ruf menyampaikan bahwa HKI sedang merumuskan program paket investasi, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mempertahankan daya tarik investasi Indonesia di tengah tekanan global. Program ini merupakan yang pertama kali akan dilaksanakan oleh HKI sebagai upaya jemput bola calon investor asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, HKI akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, serta kementerian lainnya yang terkait dengan pengembangan industri manufaktur dan kawasan industri.

Program tersebut akan mencakup sejumlah rekomendasi kebijakan, insentif kolaboratif, serta pendekatan baru dalam penyediaan lahan dan infrastruktur yang ramah investasi diantaranya, HKI mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif dalam mendukung kawasan industri dengan penyediaan infrastruktur dasar yang kompetitif, termasuk memastikan harga gas yang bersaing.

Selanjutnya, HKI juga akan mendorong tersedianya jaringan pipa gas, dan bila diperlukan, pembangunan LNG terminal di wilayah strategis seperti Batam dan sekitarnya.

“Tak kalah peting, ketersediaan energi berbasis gas sebagai sumber listrik primer yang andal dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kawasan industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan efisien,” ungkap Ma’ruf.

Program ini rencananya akan diperkenalkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus HKI Periode 2025-2029, sebagai bentuk komitmen awal para pengurus baru untuk membangun optimisme dan kepercayaan baru dari pelaku industri dan investor.

Oleh karena itu, HKI mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri, maupun mitra strategis untuk terus memperkuat kolaborasi, mempercepat reformasi kebijakan, dan menciptakan ekosistem yang benar-benar pro investasi.

“Hanya dengan itu, kawasan industri akan terus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Akhmad Ma’ruf Maulana.