Kemenperin: IKI Ekspor dan Domestik Alami Kenaikan, Pasar Domestik Paling Tinggi

Oleh : Hariyanto | Rabu, 28 Mei 2025 - 09:36 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berorientasi pasar ekspor pada bulan Mei 2025 berada di level 52,33 atau naik 0,07 poin dibanding bulan April 2025 yang berada di level 52,26. 

Kenaikan juga dialami pada IKI yang berorientasi pada pasar domestik, di mana pada bulan Mei 2025 berada di level 51,82 atau meningkat 0,42 poin dibanding bulan April 2025 yang berada di level 51,40.   

“Kalau dilihat grafiknya dari April ke Mei 2025, kinerja perusahaan industri yang berorientasi ke pasar domestik, kenaikannya lebih tinggi dibanding industri yang berorientasi ekspor. Kami menilai bahwa kenaikan ini disebabkan membaiknya permintaan domestik atas produk-produk manufaktur pada bulan Mei 2025 terutama setelah diterbitkannya kebijakan yang pro industri,” kata Febri dalam Rilis IKI Mei 2025 di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Febri menambahkan, kenaikan IKI industri berorientasi pasar domestik disebabkan karena terbitnya kebijakan pro industri baru di bulan Mei ini, yakni Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah. 

“Kebijakan ini yang disebut oleh Pak Menteri Perindustrian, kebijakan yang afirmatif dan progresif, yaitu Perpres No. 46 tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di mana ada aturan tentang belanja pemerintah yang wajib mempriotitaskan untuk membeli produk manufaktur dalam negeri. Belanja Pemerintah untuk produk jadi impor berada pada urutan prioritas kelima di bawah urutan produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, Febri mengatakan, Menteri Perindustrian tengah mereformasi kebijakan TKDN terutama kebijakan terkait Tata Cara Perhitungan TKDN agar lebih sederhana, waktu singkat, dan berbiaya murah. Langkah tersebut bertujuan agar semakin banyak produk industri dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Sebagaimana diketahui, terdapat 14.030 perusahaan industri yang memproduksi produk yang ber-TKDN yang produknya dibeli melalui belanja pemerintah dan BUMN/BUMD. Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan tersebut ditaksir mencapai 1,7 juta orang. Jadi, dengan terbitnya Perpres tersebut telah memicu peningkatan demand produk industri tersebut dan menghidarkannya dari penurunan utilisasi, penutupan industri dan PHK atas pekerjanya.

Lebih lanjut, daya beli masyarakat pada bulan April 2025 menunjukkan kestabilan. Hal ini tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2025 yang berada pada level optimis sebesar 121,7 dan meningkat jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yaitu sebesar 121,1. Sementara pada kondisi ekonomi saat ini (IKE) April 2025 menunjukkan angka sebesar 113,7 yang meningkat 3,1 poin.

“Meningkatnya keyakinan konsumen telah menunjukkan persepsi yang lebih baik terhadap kondisi ekonomi saat ini, baik dalam hal daya beli, penghasilan, pembelian barang tahan lama (durable goods), maupun ketersediaan lapangan kerja,” kata Febri.

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia pada Triwulan I – 2025 turut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,87 persen (y-o-y) dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 10,52 persen (y-o-y). Pertumbuhan pada sektor ini berpotensi mendorong ekspansi industri pengolahan melalui pasokan bahan baku yang lebih stabil, kebijakan hilirisasi, dan permintaan domestik yang kuat.

Secara kondisi umum, kegiatan usaha di bulan Mei 2025 tergolong baik dengan 74,3 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil dengan proporsi pelaku industri yang menyatakan usahanya membaik sebesar 28,9 persen dan stabil sebesar 45,4 persen. 

Optimisme pelaku usaha di bulan Mei 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 66,6 persen dengan sebelumnya 66,8 persen. Meskipun terjadi penurunan, akan tetapi pelaku usaha optimis terhadap prospek usaha enam bulan kedepan dengan didasarkan pada kebijakan pemerintah yang konsisten mendukung kondisi pasar dan iklim produksi.