INDUSTRY.co.id - Malinau - Ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia saat ini. Bahkan diyakini bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu sektor paling penting dalam menjaga keberlangsungan negara.  

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya sektor pertanian sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus sebagai penopang utama penyediaan lapangan kerja di Tanah Air.

“Tak hanya bicara ketersediaan pangan, sektor pertanian adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di negeri ini. Karena itu, penguatan sektor itu adalah penguatan langsung terhadap rakyat. Dengan kata lain bicara sektor pertanian adalah bicara tentang pekerjaan masa depan,” tegas Amran. 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan produksi beras nasional melalui peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman (IP), pemerintah telah membangun infrastruktur dasar melalui Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa OPLAH pertanian sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas hasil pertanian. 

“Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dapat dilakukan dengan mempertahankan lahan pertanian, meningkatkan luas lahan pertanian, atau menambah indeks panen,” ujar idha Widi Arsanti.

Dalam rapat Koordinasi OPLAH dan Cetak Sawah yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, Rabu (21/05/2025), Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Kapuslatan) Inneke Kusumawaty selaku PJ swasembada pangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)  menjelaskan bahwa target luas OPLAH Kaltara saat ini seluas 15.000 Ha. 

“Untuk mencapai target tersebut kita membutuhkan percepatan setiap tahapan di lapangan mulai dari SID, konstruksi lahan, pembentukan Brigade Pangan (BP), olah lahan, tanam sampai panen termasuk usulan alsintan dan benih. Saat ini,  kita masih menunggu hasil pelaksanaan SID Tahap 2 yang dilakukan oleh Universitas Borneo Tarakan dan proses konstruksi lahan yang dilakukan oleh KODIM di semua Kabupaten di Provinsi Kaltara,” papar Inneke.

Terkait BP, Kabupaten Malinau memiliki 7 BP dengan total luas lahan 1041 Ha yang terbagi menjadi 317 Ha lahan siap tanam dan 724 Ha lahan konstruksi Oplah.

Inneke juga menjelaskan langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan agar tercapai target tanam 2025 seperti penyesuaian konstruksi lahan sesuai kriteria OPLAH, ketersediaan benih dan SDM, pendampingan ketat oleh PPL, tenggat waktu penanaman berdasarkan umur varietas. Yang semuanya harus ini dilaporkan secara digital melalui linktr.ee/LTTKaltara dan e-Pusluh. 

Inneke berharap segenap komponen di Kalimantan Utara terus saling bersinergi untuk memaksimalkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan percepatan LTT di Provinsi Kalimantan Utara. 

“Mari kita bersama-sama memastikan bahwa seluruh program percepatan ini tidak hanya memenuhi target, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani kita. Dan semua ini tidak dapat terwujud bila kita tidak bersinerg,” jelas Inneke.

Menanggapi Kapuslatan, Bupati Malinau, Wempy Wellem Mawa menyatakan kesiapannya  mendukung semua program pemerintah pusat dalam hal ini Kementan. Beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementan terutama Mentan atas segala upaya efektif  dalam peningkatkan produksi padi sehingga Indonesia mencapai produksi tertinggi. 

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Koordinator Lapangan Satgas Swasembada Pangan Wilayah Kalimantan, Hendri Sosiawan, CESA selaku Tenaga Ahli Menteri Pertanian), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Provinsi Kalimantan Utara, Komandan KODIM 0910/Malinau, Dinas Pertanian, Kabupaten Malinau, Bulog, Balai Wilayah Sungai wilayah Kalimantan V, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Malinau, BPN/ATR Kabupaten Malinau.

Selanjutnya, Balai Standarisasi Instrumen Pertanian Kaltimtara,  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau,  Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan,  UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Malinau, Stasiun Meteorologi Kelas III Yuvai Semaring-Nunukan serta  Kepala Desa wilayah OPLAH dan Cetak Sawah di Kabupaten Malinau,  Penyuluh Pertanian wilayah OPLAH dan Cetak Sawah di Kabupaten Malinau dan BABINSA wilayah OPLAH dan Cetak Sawah di Kabupaten Malinau.