INDUSTRY.co.id - Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyuarakan komitmen nyata terhadap perlindungan hak buruh. 

Dalam pidato heroiknya di hadapan ribuan buruh di Silang Monas, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi para pekerja Indonesia.

Menanggapi hal ini, Partai Golkar langsung menyatakan kesiapan untuk mengawal visi besar tersebut dengan langkah konkret. Prof. Dr. Henry Indraguna, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, menyatakan bahwa partainya merasa terpanggil untuk merealisasikan visi Asta Cita Presiden, terutama dalam hal kesejahteraan buruh dan pemberantasan korupsi.

"Partai Golkar yang lahir sebagai partai karya kekaryaan harus berpihak kepada para pekerja di lapisan paling bawah dan melindungi hak dan kewajiban buruh, tenaga kerja maupun keluarganya," tegas Prof. Henry, yang juga dikenal sebagai pakar hukum dari UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta.

Prof. Henry menegaskan bahwa Golkar tidak akan tinggal diam dalam mengawal dua agenda strategis yang disampaikan Presiden Prabowo, yaitu peningkatan kesejahteraan buruh dan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor. Langkah konkret pun disiapkan.

“Kami mendorong pembentukan tim khusus di Golkar yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Fraksi Golkar di DPR untuk mengawal regulasi serta anggaran bagi perlindungan buruh, termasuk buruh migran dan buruh laut,” ujarnya.

Golkar, sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih yang menyokong pemerintahan Prabowo-Gibran, ingin memastikan suara rakyat benar-benar menjadi suara Golkar. Terlebih, Golkar memiliki akar kuat dari kalangan petani dan nelayan—kelompok yang disebut Presiden sebagai tulang punggung bangsa.

“Kita punya 18,8 juta buruh pabrik, 46,47 juta buruh lepas, 2,35 juta nelayan dan buruh laut, serta 40,46 juta petani dan buruh tani. Mereka adalah tulang punggung bangsa,” ucap Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, Prof. Henry menyatakan bahwa Golkar juga siap menjadi garda terdepan dalam mendorong pengesahan UU Perampasan Aset. Hal ini menurutnya tak cukup hanya di parlemen, namun harus dimulai dari internal partai sendiri.

“Integritas harus dimulai dari dalam. Seleksi kader harus berdasarkan nilai bersih dan berintegritas. Golkar ingin menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya wacana, tapi juga tindakan nyata,” tegasnya.