INDUSTRY.co.id-Jakarta – Sebagai komoditas strategis minyak sawit menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi termasuk penguatan hilir yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk menopang hilirisasi tersebut, penguatan hulu menjadi fokus yang harus didorong di tengah stagnannya produktivitas sawit nasional.

Hal tersebut terangkum dalam Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit “Strategi Penguatan Hilirisasi Sawit Bagi Pangan dan Energi Indonesia” yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta GIMNI dan APROBI di Bogor, Sabtu (22/2/2025). Dalam sesi pertama diskusi, hadir pembicara seperti Direktur Bioenergi Kementerian ESDM RI Ir. Edi Wibowo, M.T, Ketua Bidang Sustainability APROBI Rapolo Hutabarat, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Fenny Sofyan, Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung.

Ketua Pelaksana acara Qayum Amri dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tahun kedua setelah sebelumnya diselenggarakan di Bandung. Sehari sebelumnya, Qayum mengatakan bahwa para jurnalis juga diajaak untuk mengunjungi kerajinan produk samping sawit seperti helm hingga rompi antipeluru yang berasal dari limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) di pabrik PT Interstisi Material Maju.

“Kita melihat secara langsung produksinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekadar informasi, teori, tapi juga bisa mengetahui prosesnya. Ini memang salah satu pesan, supaya temen-temen jurnalis berkunjung mengetahui prosesnya. Jadi tersampaikan ke masyarakat bahwa hilir sawit tidak hanya minyak goreng, tapi bisa jadi helm dan pengembangan lainnya,” ujar Pemimpin Majalah Sawit Indonesia itu.

Senada, Kepala Bidang Perusahaan BPDP Achmad Maulizal mengatakan pentingnya kegiatan hari ini, karena untuk mendorong hilirisasi sesuai kebijakan Asca Cita Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi di bidang pangan dan energi.

Dia menjelaskan penguatan sawit ini juga sudah tertuang di program-program Presiden Prabowo seperti dalam RPJMN.

“Untuk mencapai Indonesia emas, peranan BPDP disini untuk mendorong kemandirian pangan dan energi. Ini menarik sebagai fokus kegiatan hari ini,” ujarnya dalam sambutan.

Dalam konteks swasembada energi, dia menyebut Indonesia harus menyiapkan minyak nabatinya untuk mengganti energi fosil. Menurutnya, hilirisasi sawit pun bisa menopang industri lain seperti maritim.

“Misalnya, helm sawit ini untuk mendukung kegiatan maritim. Lalu perahu-perahu yang terbuat dari hasil samping sawit juga bisa mendukung kegiatan maritim nelayan,” sambungnya.

Achmad Maulizal menambahkan, fokus BPDP tahun ini terus menggenjot pelaksanaan PSR tetap. Tanpa PSR, Mauli mengatakan produktivitas sawit Indonesia terus menurun. Saat ini saja, produktivitas petani hanya 2,5-3 ton per ha per tahun.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM RI Ir. Edi Wibowo, M.T menyebut kebutuhan CPO ke depan akan terus bertambah untuk program biodiesel yang terus ditingkatkan persentasenya. Dia menjelaskan untuk program B40 tahun 2025 diperkirakan mencapai 15,6 juta ton kebutuhan CPO. Program B40 adalah program pemerintah untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.

“Setiap meningkatkan presentasenya ini pasti ada kajian-kajian, misalnya uji jalan, uji mesin dan lain sebagainya. Sekarang pun kami sudah tes untuk B50, supaya kita siap ketika nanti akan diimplemenetasikan,” jelas Edi.

Edi mengungkap bahwa penerapan biodiesel saat ini relatif lancar baik dari sisi pasokan maupun penyaluran. Dia mencontohkan dari sisi kualitas, saat ini sudah jarang terdengar isu terkait teknis seperti mesin yang cepat rusak.

“Isu teknis filter bahan bakar, ini pas awal awal aja isunya. Setelah saat ini tidak lagi isu yang sering muncul itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, manfaat biodieselnya juga signifikan bagi negara dengan setidaknya menghemat devisa negara sebesar US$9,33 miliar atau sekitar Rp149,28 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) sepanjang 2024. Dia memproyeksikan pada B40 setidaknya devisa yang dapat dihemat sebesar Rp147,5 triliun, pengurangan emisi sebesar 41,46 juta ton CO2 ekuivalen, dan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,98 triliun.

“Ke depannya B50 kami masih lakukan kajian, mudah-mudahan bagaimana aspek kecukupan CPO-nya. Karena untuk B40 saja menyedot sekitar 28 persen CPO yang digunakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sustainability APROBI Rapolo Hutabarat mengatakan pelaku usaha terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mandatori biodiesel. Dia merinci sejak 2005 kapasitas terpasang biodiesel terus naik, tahun 2024 mencapai lebih dari 20 Juta kilo liter (k/l).

Di samping itu, Rapolo menyebut jika terdapat juga bahan energi terbarukan seperti bioethanol dan bioavtur yang harus didorong ke depan oleh pemerintah.

“Perusahaan bioethanol yang bernaung di Aprobin ada beberapa. Program bioethanol itu belum berjalan seperti yang ditetapkan regulasi. Di Jawa Timur, misalnya, sudah ada percampuran. Kita dorong berjalam program bioethanol bisa jalan baik dari sawit atau minyak nabati lainnya,” jelasnya.

Dikatakannya, bioavtur pun akan menjadi kebutuhan energi ramah lingkungan ke depan yang wajib digunakan di Eropa.

“Kembali ke ketahanan energi, kami kira perlu didorong memblending, menggunakan sawit untuk bioavtur. Karena dalam waktu ke depan 2026 atau 2027 harus semua penerbangan yang mendarat ke Eropa menggunakan bioavtur,” ucapnya.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Fenny Sofyan menjelaskan tantangan bagi program biofuel di Indonesia berkaitan dengan penurunan produksi dan produktivitas sawit. Data GAPKI menunjukkan produksi CPO+CPKO turun menjadi 52,7 juta ton pada 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 54,8 juta ton. Salah satu upaya yang dapat dijalankan adalah Peremajaan Sawit Rakyat tetapi persoalannya terjadi ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum dan berusaha, dikatakan Fenny, terjadi karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (teridentifikasi 37 instansi terlibat), Terdapatnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, dan Kebijakan yang mudah berubah.

“GAPKI berharap pemerintah dapat mendukung sektor hulu melalui kepastian hukum dan legalitas perkebunan. Perkebunan sawit di-klaim masuk kawasan hutan, meskipun sudah mempunyai alas hak. Yang masuk dalam pasal 110B berpotensi akan terjadi penurunan luas areal seluas sekitar 2,6 juta Ha karena hanya diizinkan beroperasi satu siklus dan wajib dihutankan kembali,” jelas Fenny.

Di sisi lain, Ketua APKASINDO DR. Gulat Medali Emas Manurung mengharapkan dampak positif program B40 kepada petani sawit untuk menjaga stabilitas harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit. Dibandingkan program B30 dan B35, saat program B40 mulai dijalankan ternyata harga TBS sawit malahan turun menjadi Rp1.000-Rp1.200 per kilogram.

“Dikutip dari PASPI manfaat biodiesel ada delapan. Menjaga stabilitas harga CPO, maka terjaga harga TBS. ini menjadi tagline. Tapi kami melihat taglinenya kabur di B40. Setelah B40 malah anjlok harga CPO baik di domestik di KPBN dan Bursa Malaysia. Ambruk harganya, terdampaklah TBS. setelah pertengahan TBS turun setelah B40 ini,” ujar Gulat.

Dia menduga, penurunan harga TBS tersebut akibat dari pelarangan ekspor produk minyak sawit berkadar asam tinggi seperti POME dan HAPOR. Pasalnya, harga sawit asam tinggi sekitar Rp9.000 per kg, sedangkan harga CPO Rp13 ribuan per kg.