Dahsyat, ASEAN Kini Bukan Kaleng-kaleng! Airlangga: Asean Pasar Terbesar ke-3 di Asia dan ke-5 di Dunia

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa Kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas 10 negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah memperlihatkan kemajuan signifikan dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 

ASEAN kini semakin berpengaruh, baik di tingkat regional maupun global. Menurut Airlangga, kini ASEAN merupakan pasar terbesar ke-3 di Asia dan terbesar ke-5 di dunia serta merupakan salah satu pasar terintegrasi yang paling maju.

Menurutnya dengan populasi yang mencapai 660 juta jiwa, ASEAN memiliki basis konsumen yang luas, terbesar ke-3 setelah Cina dan India secara global.

Dimana lebih dari 50% populasi ASEAN berusia di bawah 30 tahun, dan mereka merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja saat ini dan di masa depan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong peningkatkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN sebanyak 140 kali lipat sejak didirikan pada 1967, dari US$23 miliar menjadi US$3,2 triliun. 

PDB per kapita juga meningkat 40 kali lipat dari US$122 menjadi US$4.827. Nilai perdagangan ASEAN naik 282 kali lipat dari US$10 miliar menjadi US$2,8 triliun.

Selain itu, ketika menghadiri Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) / Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke-19 beberapa waktu lalu, Airlangga juga menyatakan bahwa Indonesia dan ke-9 negara anggota ASEAN lainnya tetap berkomitmen melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern, melalui implementasi Prioritas Tahunan AEC 2025.

“Dalam hal ini, ASEAN telah menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi yang diberi nama ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-36 pada 26 Juni 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19,” jelasnya seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Senin (3/5/2021).

Dijelaskannya, ada 5 (lima) strategi di dalam ACRF yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

Konektivitas di antara 10 negara anggota ASEAN juga semakin terintegrasi melalui Master Plan on ASEAN (MPAC) 2025 yang fokus pada lima area, yakni: (1) Sustainable Infrastructure, (2) Digital Innovation, (3) Seamless Logistics, (4) Regulatory Excellence, dan (5) People Mobility.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, MPAC 2025 merupakan kelanjutan dari MPAC 2010 yang menunjukkan kesungguhan ASEAN untuk tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik (melalui pembangunan infrastruktur), tapi juga konektivitas digital. 

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, konektivitas digital menjadi semakin relevan dan merupakan bagian penting dalam pemulihan ekonomi.

“Ke depannya, post-pandemic ASEAN akan dihadapkan dengan perkembangan dan tren-tren ekonomi global yang dinamis. Beberapa isu yang mengemuka seperti restrukturisasi dan diversifikasi rantai pasok regional, transformasi digital, keberlanjutan, dan Revolusi Industri 4.0 harus dipersiapkan sebaik mungkin sejak saat ini,” katanya.

Berbagai inisiatif, lanjut Rizal, telah Indonesia mulai untuk menghadapi era baru pasca covid-19. 

Salah satunya berkaitan dengan transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0, yang mana saat ini ASEAN sedang menyusun Consolidated Strategy on Fourth Industrial Revolution for ASEAN sebagai strategi memaksimalkan pemanfaatan industri 4.0 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif.

*Prospek Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023*

Indonesia telah tiga kali menjadi Ketua ASEAN, dan pada masa itu telah lahir berbagai gagasan besar yang telah menjadi landscape kerja sama ASEAN, sehingga pada Keketuaan yang ke-4 pada 2023 mendatang diharapkan gagasan besar akan lahir kembali untuk memperkuat ASEAN, baik bagi negara anggota maupun mitra dialog yang semakin bertambah banyak.

“Pada Keketuaan di 2023, Indonesia harus kembali mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dunia, terutama di tengah usaha keras perekonomian dunia untuk recovery dari dampak pandemi Covid-19. Jadi, upaya-upaya pemulihan ekonomi masih akan menjadi isu utama, termasuk diprediksi bahwa dinamika perekonomian di 2023 masih dibayang-bayangi dampak pandemi,” ucap Rizal.

Rizal juga mengggarisbawahi sinergi antara Keketuaan Indonesia di ASEAN dengan berbagai forum internasional seperti G-20 dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 

“Sinergi prioritas menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dapat diwujudkan di ASEAN, APEC dan G-20. Keterlibatan aktif dalam forum-forum ini tidak lain untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Untuk memperkuat dan mempertajam tema Keketuaan Indonesia tersebut, khususnya di bidang ekonomi, diselenggarakan FGD kali ini yang merupakan kelanjutan dari FGD pertama (10 September 2020) dan kedua (17 Desember 2020) yang lalu. 

FGD menghadirkan tiga narasumber, yaitu Duta Besar (Dubes) Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono, dan Direktur Eksekutif The Habibie Center (THC) Hadi Kuntjara, serta Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni sebagai moderator.

Adapun lima area PED yang dibahas adalah economic recovery, sustainability, resilience, inclusiveness, dan digital economy. Beberapa usulan PED yang berkarakter Indonesia, seperti Blue & Green Economy, Tourism, Vokasi, Digitalization, Connectivity, UMKM, Creative Economy dan Sainstek. 

Pada akhir pertemuan diharapkan perlunya pembahasan usulan PED tersebut, dan disampaikan harapan agar Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dapat meningkatkan kepentingan ekonomi nasional dan kawasan