Geleng-geleng Kepala! 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Anak Buah Menteri: Wajar...

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Ombudsman Alamsya Syaragi mengungkap ada sekitar 397 komisaris BUMN dan 167 di anak perusahaan rangkap jabatan dan menerima penghasilan ganda.

“Kira-kira 397 di perusahaan (BUMN) dan 167 di anak perusahaan BUMN, komisaris yang terindikasi rangkap jabatan. Lebih dari separuh jumlah komisaris itu memegang jabatan di kementerian," kata Alamsyah Minggu kemarin (28/6).

Ia juga menyebut 254 orang merangkap jabatan komisaris BUMN yang juga pejabat kementerian seperti direktur jenderal samoai deputi. 

"Yang terbanyak 55 orang di Kementerian BUMN ada 55 orang, Kementerian Keuangan 42 orang, dan Kementerian PUPR 17 orang. Total komisaris yang berasal dari kementrian sebanyak 58% dari 397 komisaris," ungkapnya.

Rangkap jabatan komisaris BUMN juga terjadi di instansi nonkementerian, dan terbanyak yakni TNI 27 orang, Polri 13 orang, dan Kejaksaan Agung. 

"Sedangkan di luar itu, terdapat rangkap jabatan di enam perguruan tinggi. Yang terbanyak ada di Universitas Indonesia 9 orang, UGM 5 orang, dan Unhas 2 orang," ubgkap Alamsyah lagi. 

Menurut Alamsyah, selain data rangkap jabatan ini disinyalir dapat memunculkan konflik kepentingan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengemukakan bahwa rangkap jabatan di BUMN tidak hanya terjadi di era Menteri Erick Thohir.

“Isu mengenai rangkap jabatan ini kan merupakan isu pengulangan, artinya 5 tahun lalu pun pernah disampaikan juga oleh Ombudsman. Jadi bukan isu baru,” katanya dalam keterangan Senin (29/6).

Atas dasar itu, dia menilai wajar jika ada utusan pemerintah yang ditempatkan di perusahaan tersebut.

“Maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan tersebut,” katanya. 

Arya beralasan jabatan komisaris di BUMN bukanlah merupakan jabatan struktural. Sehingga, orang yang di tempatkan di posisi tersebut tak perlu datang ke kantor setiap hari.

"Yang namanya komisaris tersebut bukan jabatan struktural atau fungsional dan dia bukan day to day bekerja di situ, dia kan fungsinya pengawasan,” pungkas Arya.