Drama Korea Dijadikan Alasan Kenaikan Listrik, Komisi VII Geleng-geleng Kepala 'Semprot' Direksi PLN

Oleh : Candra Mata | Rabu, 17 Juni 2020 - 21:41 WIB

Direksi PLN Saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku dibuat bingung geleng-geleng kepala mendengar alasan salah satu manajer PT PLN belum lama ini kepada media di Jakarta yang menyebut drama korea (drakor) dan main game sebagai salah satu alasan kenaikan tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat Komisi VII DPR menggelar rapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajaran Direksi PLN di Gedung DPR Jakarta, Rabu (17/6).

“Tolong dari PLN jangan sampai ada kalimat yang mengatakan iuran meningkat karena masyarakat saat WFH banyak yang nonton drama Korea. Enggak usah pak. Masyarakat lagi susah. Ini masalah serius, masa ditanggapi dengan bahasa lelucon seperti itu,” tegas Eddy.

Menurut Eddy, PLN perlu membenahi pola komunikasi kepada pelanggan. Ketika ada lonjakan tagihan, itu harus dijelaskan secara baik.

“Masyarakat hanya mau tahu, bayarnya berapa? Wajar atau tidak? Itu saja,” ucap Eddy

Sedangkan Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita menyampaikan, lonjakan tagihan listrik ini sangat merugikan masyarakat.

"Isu yang tengah marak diperbincangkan masyarakat dan juga disampaikan kepada kami, Anggota Komisi VII, yakni terkait melonjaknya tagihan listrik. Ini telah merugikan masyarakat setidaknya dari psikologis dan ekonomis. Sempat diungkapkan tadi oleh Pak Rudy (Anggota Komisi VII), ada yang bunuh diri karena tidak bisa membayar tagihan listrik. Menurut kami ini masalah yang sangat serius, karena PLN satu-satunya badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah dalam memberikan layanan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ratna.

Adapun Dirut PLN Zulkifli Zaini menyampaikan, permasalahan yang timbul karena penyesuaian skema operasional PLN untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Jika sebelumnya pencatatan meteran dilakukan setiap bulannya dari rumah ke rumah, namun sejak berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), skema pencatatan meteran tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

Zulkifli memastikan bahwa PLN juga telah memberikan solusi terkait hal ini. Diantaranya penambahan call center, skema cicilan bagi pelanggan atau masyarakat dalam membayar listrik, dan inovasi teknologi terkait pencatatan penggunaan daya listrik secara pribadi.