TOP! Ini Jurus Strategis Menperin Agus Pertahankan Opini WTP

Oleh : Hariyanto | Kamis, 07 Juli 2022 - 09:33 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2021

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah strategisnya, antara lain menerbitkan pedoman pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, membangun sistem informasi yang memadai, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang milik negara (BMN) melalui bimtek dan sosialisasi.

“Selain itu, kami meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Kemenperin juga berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK sesuai rencana aksi yang telah kami sampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2021.

Ia memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan Menperin beserta jajarannya untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan negara sehingga BPK memberikan opini WTP untuk kesekian kalinya.

“BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban APBN,” jelasnya.

BPK memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.