Pakar Komunikasi: Kepercayaan Investor Jadi Kunci Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2027

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Upaya Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027 tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, insentif investasi, dan pembangunan infrastruktur.

Kemampuan pemerintah dan dunia usaha membangun komunikasi yang kredibel dengan para pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan serta memperkuat iklim investasi.

Director Corporate & Public Affairs FleishmanHillard Indonesia, Muhammad Zulkifli, menilai komunikasi industri perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah kebutuhan Indonesia untuk mempercepat investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Menurut dia, kebijakan ekonomi yang baik perlu disertai penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan transparan agar dapat dipahami oleh investor maupun pelaku usaha. Kejelasan tersebut penting karena keputusan investasi jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar, tetapi juga oleh kepastian regulasi, konsistensi implementasi kebijakan, serta kemampuan pemerintah mengelola berbagai risiko usaha.

“Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Investor tidak hanya melihat besarnya peluang pasar, tetapi juga menilai apakah kebijakan dapat dipahami, dilaksanakan secara konsisten, dan memberikan kepastian bagi rencana investasi mereka,” katanya saat ditemui di sela acara _Katadata Policy Dialogue: “Outlook Ekonomi 2027: Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Bisa Kerek Pertumbuhan Tinggi?”_

Diskusi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, KADIN dan Dewan Ekonomi Nasional tersebut membahas prospek ekonomi 2027 menjadi semakin penting ketika pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan melalui peningkatan investasi dan penguatan sektor-sektor produktif. Dalam konteks tersebut, komunikasi antara pemerintah, perusahaan, asosiasi industri, dan masyarakat diperlukan untuk mempertemukan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Komunikasi industri tidak seharusnya terbatas pada publikasi kegiatan perusahaan atau penyampaian pesan promosi. Perusahaan perlu mampu menjelaskan kontribusi ekonominya secara konkret, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pengembangan pemasok domestik, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.”

Pendekatan tersebut dinilai penting agar investasi tidak hanya dipahami sebagai penambahan modal, tetapi juga sebagai proses penciptaan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh perekonomian nasional dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Baca Artikel Lainnya

LRT Jakarta Sudah Sampai Manggarai

KPPU Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Lapor Merger, Denda Tembus Rp 4,18 Triliun

Akademisi: Kampung Nelayan Merah Putih Langkah Nyata Presiden Prabowo Sejahterakan Nelayan

“Tanpa komunikasi yang memadai, perbedaan pemahaman mengenai manfaat dan risiko investasi berpotensi berkembang menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek. Sebaliknya, dialog yang terbuka dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kekhawatiran pemangku kepentingan lebih awal dan memberikan penjelasan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Zulkifli.

Di sisi pemerintah, kata praktisi public relations tersebut, komunikasi kebijakan ekonomi juga perlu bergerak melampaui pengumuman target dan program.

“Informasi mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan, persyaratan investasi, insentif, serta perkembangan implementasi perlu disampaikan secara konsisten agar dunia usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun rencana bisnis.”

Hubungan antara perusahaan dan pemerintah tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pemahaman atas arah kebijakan, dinamika pemangku kepentingan, dan perkembangan isu yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. 

“Karena itu, komunikasi strategis perlu didukung pemetaan pemangku kepentingan serta analisis terhadap lingkungan bisnis dan kebijakan publik.”

Namun, tutur Zulkifli, pengukuran keberhasilan komunikasi tidak cukup hanya berdasarkan jumlah pemberitaan atau jangkauan audiens. Indikator yang lebih strategis diperlukan, termasuk tingkat pemahaman terhadap kebijakan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, kemampuan mengantisipasi risiko reputasi, serta kontribusi komunikasi dalam membantu mengatasi hambatan bisnis.

“Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar fungsi pendukung setelah kebijakan atau strategi bisnis ditetapkan.”

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027, tantangan Indonesia adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal dan investasi dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang produktif. Kepastian regulasi, kualitas implementasi kebijakan, transparansi informasi, dan kepercayaan antara pemerintah serta dunia usaha menjadi elemen yang saling berkaitan.

“Komunikasi industri tidak dapat menggantikan reformasi struktural atau kepastian hukum. Namun, komunikasi yang transparan dan berbasis data dapat membantu memperjelas arah kebijakan, memperkuat dialog, serta membangun pemahaman mengenai kontribusi investasi terhadap perekonomian,” tutup Zulkifli.