APAC Annual Meeting 2026: Akreditasi Jadi Motor Kepercayaan dan Keberlanjutan
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Perdagangan global saat ini tengah berada dalam fase yang semakin kompleks dengan meningkatnya persaingan produk dan jasa, sekaligus bertambahnya tuntutan kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.
Dalam kondisi tersebut, akreditasi dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu membangun kepercayaan global serta memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan verifikasi dapat diterima secara luas di berbagai negara.
Isu ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Pertemuan badan akreditasi kawasan Asia Pasifik tersebut mengusung tema “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” dengan subtema “Accreditation to Facilitate the Global Acceptance of Conformity Assessment Results”.
Agenda ini menegaskan peran akreditasi dalam mendorong inovasi, memperkuat kepercayaan, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui penerimaan global atas hasil penilaian kesesuaian.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Pembukaan acara dilakukan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, bersama Kepala Badan Standardisasi Nasional selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, serta Chair Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC).
Kehadiran para pihak ini menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam memperkuat sistem akreditasi yang adaptif terhadap tantangan perdagangan global, transformasi digital, dan agenda keberlanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Donny menekankan bahwa akreditasi telah berkembang jauh dari sekadar proses teknis. Ia menyebut bahwa akreditasi kini menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara di pasar global.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” ujar Donny.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan perdagangan global terus berkembang seiring dengan hadirnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga teknologi kesehatan. Selain itu, tekanan terhadap praktik bisnis berkelanjutan juga semakin meningkat di berbagai pasar internasional.
Baca Artikel Lainnya
DPR Setujui Anggaran Kemenko Perekonomian Rp664 Miliar pada 2027, Menko Airlangga Siap Kawal Transformasi Ekonomi
Perkuat Organisasi, Menteri PU Dody Hanggodo Lantik Tiga Pejabat Baru
MSCI Pertahankan Status Emerging Market Indonesia, Pemerintah Genjot Reformasi Pasar Modal
Salah satu contoh yang disorot adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mewajibkan komoditas tertentu yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, untuk dapat dibuktikan bebas dari deforestasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa daya saing produk tidak lagi hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar keberlanjutan yang ketat.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.
Dalam konteks industri kelapa sawit, Komite Akreditasi Nasional melalui BSN terus memperkuat sistem akreditasi guna mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas sertifikasi ISPO, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta menjawab tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Lebih lanjut, melalui skema pengaturan saling pengakuan atau mutual recognition arrangements yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, serta sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu pengujian ulang. Hal ini membantu menurunkan hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia.
Dari sisi capaian nasional, penguatan sistem akreditasi Indonesia juga tercermin dalam perkembangan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang infrastruktur mutu nasional.
Bahkan pada pilar akreditasi, Indonesia mencatatkan prestasi lebih tinggi dengan menempati peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Capaian ini menjadi bukti pengakuan internasional terhadap sistem akreditasi Indonesia sekaligus modal penting untuk meningkatkan daya saing nasional.
Meski demikian, Donny menegaskan bahwa sistem akreditasi Indonesia tetap harus terus berkembang untuk menjawab kebutuhan ekonomi masa depan, termasuk ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, dan verifikasi keberlanjutan.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.