INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kawasan industri telah menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya menyediakan infrastruktur industri, tetapi juga menjadi katalis dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. 

Keberhasilan dalam upaya pengembangan kawasan industri di Indonesia, juga didukung peran dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai wadah bagi para pengelola kawasan industri di Indonesia. 

“HKI telah menjadi mitra penting pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing serta telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap kinerja sektor industri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada penutupan Musyawarah Nasional IX HKI di Jakarta, Rabu (18/6).

Menperin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas IX HKI sebagai momen strategis untuk memperkuat peran kawasan industri dalam upaya pembangunan nasional di tengah dinamika global dan tuntutan daya saing yang makin tinggi.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota HKI yang telah menyelenggarakan Munas IX dengan sukses, dan secara khusus kepada Ketua Umum HKI terpilih periode 2025–2029. Semoga HKI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berdaya saing,” tuturnya.

Munas ini sekaligus menandai estafet kepemimpinan dari Ketua Umum HKI periode 2021–2025, Sanny Iskandar, kepada Akhmad Ma’ruf Maulana sebagai Ketua Umum HKI periode 2025–2029. 

Dalam sambutannya, Sanny menyampaikan harapannya agar HKI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kebutuhan lahan, hingga transisi energi.

“Kawasan industri adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan industri,” ujarnya.

Ketua Umum HKI terpilih, Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan komitmennya untuk membawa HKI lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi anggota dan mendorong kebijakan yang kondusif bagi pengembangan kawasan industri.

“Ke depan, kita akan lebih agresif dalam menjalin kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian/lembaga dan investor, agar kawasan industri semakin siap menjawab kebutuhan masa depan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf juga menyoroti dinamika geopolitik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi yang dialihkan dari negara-negara lain.

“Ada ruang bisnis yang perlu kita garap bersama-sama, karena dampak dari perang dagang itu membuka celah investasi ke kawasan industri yang kita naungi di bawah HKI,” katanya.

Ke depan, arah kebijakan HKI juga akan diselaraskan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk itu, penguatan payung hukum serta akselerasi hilirisasi industri menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda HKI.

Lebih lanjut, Ma’ruf menambahkan bahwa fokus HKI juga mencakup pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan, berlandaskan energi hijau, serta tanggap terhadap era digitalisasi industri.

“Kami ingin Indonesia dikenal sebagai negara dengan iklim investasi industri yang kompetitif dan efisien. Kita butuh terobosan konkret untuk mendukung itu semua,” tuturnya.

Pembentukan Badan Kawasan Industri

HKI juga akan mendorong pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang berada langsung di bawah pembinaan teknis Kementerian Perindustrian, serupa dengan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kami berharap ada badan khusus yang langsung dieksekusi langsung oleh Menteri Perindustrian, adanya sebuah badan yang dibentuk Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang bisa ditingkatkan jadi pembina teknis jadi seperti BKPM," kata Akhmad Ma'ruf Maulana.

Adanya badan khusus itu diharapkan dapat menjadi pembina yang bisa memberikan kemudahan dalam berinvestasi, sehingga badan ini bisa menarik lebih banyak investasi.

Selain itu, HKI akan mendorong lahirnya regulasi khusus berupa undang-undang kawasan industri, yang akan memperkuat kepastian hukum, efisiensi usaha, serta meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di kancah global.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun menjawab permintaan pengusaha tersebut.

"Badan khusus saya kira bagus tapi kita lihat dulu apakah cukup dengan PP, atau Perpres atau mungkin Undang-Undang, kita akan dorong," kata Agus.

Usulan itu bisa menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di kawasan industri, sehingga harapannya bisa lebih terpusat.

"Sehingga itu bisa menjawab semua perizinan mengenai insentif soal gas dan lain sebagainya dalam regulasi itu supaya masalah yang disampaikan bapak ibu yg sudah dengar sejak 5 tahun lalu saya khawatir jadi masalah klasik bisa selesai dalam regulasi komprehensif," ujar Agus.