INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara resmi mengumumkan pemberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen untuk semua impor ke negara tersebut. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Adapun, kebijakan tarif balasan ini diberlakukan sebesar 34 persen untuk China dan 20 persen untuk Uni Eropa, sebagai respon terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. 

Sedangkan untuk Indonesia diberlakukan tarif sebesar 32 persen, sementara untuk tarif tertinggi terlibat akan diberlakukan kepada Vietnam sebesar 46 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto berharap pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan AS untuk menghadirkan neraca perdagangan yang lebih berimbang.

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari AS dimana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan supply gas dan mahalnya harga regasifikasi gas sebesar USD 16,77 per MMBTU. Ini saatnya Indonesia membuka keran impor gas," kata Edy Suyanto di Jakarta, Jumat (4/4).

Asaki khawatir pemberlakuan tarif impor oleh pemerintah AS akan menimbulkan banjirnya impor keramik dari India di pasar Tanah Air. Pasalnya, India menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping sebesar 200% - 400% oleh AS.

"Kami juga berharap pemerintah melalukan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mana menjadi ancaman sasaran pengalihan ekspor atau tempat pembuangan bagi produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus pasa AS," terangnya.

Disisi lain, Asaki juga tengah mempersiapkan pengajuan  Antidumping untuk keramik dari India yang berdasarkan catatan naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen.

Selain itu, Asaki juga tengah mengamati volume impor keramik dari China pasca kebijakan PMK BMAD sejak Oktober 2024, yang mana dikhawatirkan kurang efektif karena besaran tarif untuk mayoritas tipe produk keramik impor habya berkisar 25% - 30%. 

Oleh karena itu, di saat semua negara di dunia melakukan praktik proteksionisme, Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau create demand bagi industri keramik nasional.

"Kami juga mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto segera menjalankan program 3 juta rumah yang memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan seperti ubin keramik, sanitary ware dan genteng keramik, serta tableware keramik," tegas Edy.

Asaki juga meminta pemerintah mencermati pelemahan Rupiah pasca pemberlakuan tarif oleh AS. 

"Selama ini industri keramik ibarat sudah jatuh tertimpa tangga karena selain dikenakan harga regasifikasi gas yang teramat mahal juga harus membayar biaya gas dalam bentuk dolar AS," ungkapnya.

Asaki tidak keberatan jika dalam negosiasi dengan pemerintah AS, bea masuk impor keramik dari AS yang saat ini sebesar 5% dihapuskan menjadi 0% selama tidak melakukan praktik kecurangan seperti, antidumping. 

"Produk keramik nasional tidak kalah bersaing terhadap produk keramik buatan AS," tutup Edy.